nusakini.com-- Dugaan kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah selama ini dinilai bukan karena persoalan sistem dan upaya pemerintah mencegah hal tersebut, melainkan individu pejabat yang nakal. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah sudah punya komitmen, bahkan ada pakta integritas. Pelaksana tugas (Plt) gubernur juga ikut ‘teken’ kesepakatan itu. 

“Yang kemarin kena di KPK (Bupati Klaten, Sri Hartini) juga teken pakta integritas. Saya kira kembali ke orangnya,” kata Tjahjo Kamis (5/1). 

• Prabowo Tegaskan Tak Akan Kompromi dengan Korupsi
• Tersandung Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pemkot, Ketua KONI Makassar Diperiksa Kejari
• Mardani Maming Divonis 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp. 110 Miliar
• Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Lebih Buruk Ketimbang Timor Leste
• Djusman AR, Bujuk Rayu, Jebakan, Ancaman Pembunuhan dan Keluarga

Dia menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan kembali pakta integritas ke daerah-daerah untuk mengingatkan kembali. Termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan rekrutmen jabatan untuk pedoman. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi mengatakan, perlu pengawasan dan pembinaan untuk menertibkan kepala daerah yang nakal. 

Hal itu untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan sekaligus menertibkan kepala daerah nakal menyusul meningkatnya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.  

“Kemendagri dapat merumuskan kebijakan yang tepat sehingga rekrutmen kepala daerah dapat menghasilkan kepala daerah yang bebas korupsi,” kata Untung. 

Dia menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan praktik korupsi kepala daerah. Seperti, mahalnya biaya politik pilkada, kentalnya politik dinasti dan karakter dari kepala daerah itu sendiri yang memang berniat korupsi.(p/ab)